Memo, 17.1.2017, Wakaf Lahan, RSA, Ilmu Politik dan Kedokteran UMSB
Memo, 17.1.2017, Wakaf Lahan, RSA dan FISIPOL UMSB
Memo, Shofwan (Padang, 17/1/17)
Bismillah. Kemarin, Senin (16/1/17) ada ada 3 agenda PW Muhammadiyah Sumbar. Untuk pagi 2 agenda dan untuk sore, 1 agenda. Untuk pagi, pertama, meninjau tanah 16 hektar yang insya Allah akan diwakafkan oleh satu keluarga di Padang. Lokasi lahan di Aie Dingin pinggiran timur kota Padang. Untuk mengikuti keluarga wakif meninjau lahan itu dri PWM adalah Adrian Muis (Sekretaris), Abdul Rahman Chan (Bendahara), Solsafad (Wakil Ketua) dan Sudirman (Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan). Bila lahan itu selesai prosesnya, maka tentu akan dirumuskan bersama peruntukannya oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah serta PP Muhammadiyah. Di antara ide yang berkembang bagaimana kalau direncanakan di sana dibangun pusat keunggulan Muhammadiyah Sumbar dan atau Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
Kedua, menerima PW Aisyiah. Mereka adalah Ketua Mailiarni Rusli, Wakil Ketua dan bendahara. Di antaranya Dahliarti Rusli, Yusmawati Mantik dan Syarlinawati.
PWM yang menerima adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. Mereka adalah Shofwan Karim, Bakhtiar dan Dasrizal Dahlan degan notulis Kepala Kantor Zulfakhri. Agenda, khusus membahas paska perkembangan peningkatan status dari Rumah Bersalin (RB) manjadi Rumah Sakit Aisyiah (RSA) kota Pariaman.
Dengan status baru sebagai RS tentu semua dibenahi, ditingkatkan dan dikembangkan. Maka dengan sendirinya sedang mempersiapkan akreditasi.
Kepada manajemen RS dan BPH mesti kerja keras dan didukung penuh oleh semua pihak Muhammadiyah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingsn.
Karena itu PWM dan PWA minta segera kepada manajemen memaparkan, apa yang merupakan 'existing-condition', yang sudah dilaksanakan, laporan tahunan dan rencana tahun 2017.
Beberapa kesimpulan pertemuan, diharapkan PWA menjelaskan kepada manajemen, BPH dan pihak-pihak terkait serta pemangku kepentingan (stake-holder).
Ketiga, rapat di UMSB bersama Rektor, BPH dan Tim Sosialisasi Program Studi Ilmu Politik UMSB . Tim kecil itu dipimpin oleh Dr. Bakarudin Rosyidi Ahmad.
PWM langsung hadir Ketua Shofwan Karim. Rektor Novelti bersama BPH RB Khatib P Kayo dan Bakhtiar. Fokusnya adalah persiapan peresmian prodi baru, kurikulum, dosen, sarana dan prasarana, sosialisasi prodi, promosi penerimaan mahasiswa baru yang pertama.
Targetnya tahun akademi 2017/2018 yang dimulai 1 September 2017 sudah menerima paling tidak satu kelas, 20-40 orang mahasiswa baru.
Oleh UMSB, usaha penambahan Prodi dilakukan terus menerus. Sejak 2005, 2006, 2007 Ilmu politik adalah prodi yg sudah lama proses permohonan izinnya.
Bersama beberapa prodi lain seperti kimia, matematika, B Inggris, Bimbingan Konseling, Usaha Perjalanan Wisata, Management Perhotelan, Administrasi Rumah Sakit, ilmu politik dengan konsentrasi politik Islam, berulang-ulang diajukan.
Beberapa kali diperbaiki dan disempurnakan sehingga sekarang sebagian besar sudah keluar izinnya. Khusus imu politik memang perlu waktu yg lama.
Pada hal prodi lain lebih cepat, sehingga berdiri Fakultas Kesehatan dan MIPA dg tiga prodi dan Fakultas Pariwisata dg 2 Prodi. Bahkan sudah menghasilkan sarjana S1, Akta IV/Sarjana Sains Terapan dan D3.
Selain yg tersebut tadi UMSB mempunyai obsesi yang tinggi untuk membangun Prodi Pendidikan Kedokteran. Ini juga sudah mengalami pengajuan izin yang lama pula. Waktu itu 2007 sampai 2010 sudah dilakukan berulang-ulang proses pengajuannya.
Oleh Dekan FKES-MIPA Drs. H. Mursyid, MMR masa itu, dengan dorongan Rektor dan BPH serta PWM masa Shofwan Karim, Syahruji, Tanjung dan RBK Pahlawan Kayo, sudah dilakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unand.
Dengan baik hati pada masa jabatan periode pertamanya Dr. Masrul, Dekan FDOK UNAND menunjuk beberap dosennya mendampingi UMSB seperti Prof. Dr. Hj. Rahmatina, Dr. Fazzi, Dr. Irwina.
Tim UMSB itu sudah melakukan lawatan dan menghasilkan kerjasama dengan Faculty Medicine UIA Malaysia Kampus Kuantan Pahang.
Melakukan seminar dan work shop international di Hall Way Novotel Bukittinggi. Mendatangkan mendatangkan Menteri Diknas, Prof. Dr. M Nuh yg karena mendadak mendampingi Wapres RI Budiono maka diwakili Direkrotat Perguruan Tinggi dari Dirjen Dikti. Upaya itu didorong dan bekerjasama dengan FDOK Unand dan FDOK UMJ Jakarta serta UIA Malaysia.
Untuk mendukung maksud itu, Rektor, Dekan, BPH dan PWM th 2010 berunding dengan Wako Padang Panjang Dr. H. Syuir Syam untuk memanfaatkan RSUD komplek lama yg terletak di depan Kauman Padang Panjang. Wako setuju dan sudah diancar-ancar prosedurnya.
Proses pengajuan izin berjalan. Persyaratan sudah dianggap cukup antara lain dengan Rumah Sakit Aisyiah Padang dan Pariaman sebagai pendidikan praktikum serta direncanakan RSU Padang Panjang yang disebut tadi. Pada saatnya nanti tentu didirikan pula Rumah Sakit sendiri.
Namun adanya kebijakan Dikti penghentian sementara atau moratorium prodi baru kedokteran, maka sampai 2013 keadaan itu belum ada tindak lanjut.
Kabarnya sekarang moratorium itu sudah mulai ditinjau bahkan ada beberapa yg keluar izin prodi kedokteran itu pada beberapa Universitas dan PT lain. Hal ini tentu menjadi pikiran UMSB bagaimana pun secara umum Muhammadiyah Sumbar ingin mewujudkan rencana besar itu.
Dan bila lahan yang 16 hektar seperti disebut di awal memo ini terealisir, maka semua ikhtiar tadi mesti dilipatgandakan. Di antaranya adalah terkait dengan UMSB sebagai pusat keunggulan. Selesai satu kerja, lakukan kerja berikutnya dengan sungguh-subgguh lalu serahkan dan bertawakal kepada Allah SWT . (Bersambung)
Komentar