Mentari Berkemajuan

Buya H. Zamzainir, S.H. Ketua PDM Pessel, 6 April 1954-29 Juli 2020 dan Peletakan Batu Pertama Gedung Panti Asuhan Muhammadiyah di Painan bersama Bupati Hendra Joni, 6 Juli 2020 Foto: Drs. H. Nurman Agus dan Internet.   Literasi Sejarah Lokal Muhammadiyah: Obituari  Zamzainir, S.H., Santun, Tegas dan Teladan Warga   Oleh Shofwan Karim   Kalimat istirja’ spontan  dari bibirnya. Innalillahi wa inna ilaihirjiun. Potongan QS. al-Baqarah, 2: 165 itu tak putus-putus berderet di screen WA. Mulai tadi, mendekati tengah malam. Matanya tak lelap menatap chat semua grup Muhammadiyah. Aisyiyah. Muhamamdiyah Sumbar Top. AMM. Fokal IMM, PWM 13. Shilatul Fikri. Majelis Dikdasmen. MPS. MWK. Mentari Bersinar.  Forum PWM-PDM. PWM+PDM+Ortom dan berbilang grup WA dan pribadi.   Yang pertama datang dari Sekretaris PWM Drs. H. Nurman Agus. Rabu 29 Juli 2020-8 Zulhijjah 1441 pukul 22.46.  Ujung   hari mendekati pergantian berdirinya Muhammadiyah 111 tahun lalu.   Sampai tulisan ini ditulis, Kamis hari ini  

Kajian al-Islam-Kemuhammadiyahan Jumat Pagi (JumpaMu) 24.07.2020: Alasan Tekstual Badal Haji dan Qurban Nara Sumber Muhammad Ridho Nur, Lc., MA-Wakil Ketua MTT PWM Sumbar (Materi PDF di bawah) Pemantik Ketua MUI Sumbar Buya H. Gusrizal Gazahar, Lc., MA. Ketua MTT PWM Sumbar Dr. H. Zulkaranaini, MA. Ketua Masjid Raya Sumbar Dr. H, Shobhan Lubis, MA. 

Muhammadiyah Mundur dari Penggerak Organisasi Pendidikan. 

Pemkot Padang Panjang Hibahkan 5,7 Ha Tanah  untuk UMSB Padang Panjang, Selasa, 21 Juli 2020 (Foto: Indonews.id) INDONEWS.ID --- Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) peroleh tanah hibah seluas 5,7 Ha dari Pemerintah Kota Padang Panjang dan lahan yang dihibahkan tersebut akan dibangun kampus untuk pendidikan calon pendidik di Kota serambi mekah Padang Panjang tersebut.  Penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, pemberian hibah tanah seluas 5,7 hektare kepada UMSB oleh Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran Dt. Paduko Malano dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar Dr. Riki Saputra disaksikan Sekdako Sony Budaya Putra, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang Panjang, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Padang Panjang Basko H. Abizar Lubis yang dilaksanakan diaula Kantor balai Kota Padang Panjang  Sementara itu Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran Dt. Paduko Malano menyebukan pemberian tanah hibah

PWM Sumbar kembali Gelar Kajian Virtual Jumat Pagi, Yuk ikut.. Rabu, 15 Juli 2020 - 15:37:32 WIB - 115 Kajian jumat pagi PW Muhammadiyah Sumbar berkerjasama dengan Lembaga Pengkajian Al-Islam Ke Muhammadiyahan Sumatera Barat is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: kajian Islam "Pengalaman Menulis di dalam dan Luar Negeri Tafsir Al-Quran Qalbun Salim dan Al-izzah" Time: July 17, 2020 09:00 AM Jakarta Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2765837894?pwd=L291MlpPejY4WEdjL1JkdzMrQWJ4Zz09 Meeting ID: 276 583 7894 Password: umsbmaju Editor/Sumber:  Rahmat Ilahi (Kang Rie) Tag:  gedung-dakwah,padang,sumatra-barat

Ketua PWM Sumbar bersama Bupati Pessel Hendra Joni, SH., MH dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar H. Adib Al-Fikri, SE., M.Si. dengan Dr. Riki Saputra, MA Rektor UMSB Muswil PM 20-12.2019. Cara Elegan Mengkelola Perbedaan   Wawancara Wartawan Utama Rahmat Ilahi dengan Shofwan Karim Elhussein, Ketua PWM Sumbar     Bagaimana Cara Elegan Para Kader Muhammadiyah  dalam mengelola perbedaan? +    Tanggungjawab kader Muhammadiyah lebih luas daripada hanya kepada internalnya. Karena kader Muhammadiyah adalah kader persyarikatan, bangsa dan ummat. Dengan begitu perbedaan bukan hanya di internal tetapi juga lebih-lebih lagi eksternal. Oleh karena itu setiap kader mesti memahami secara mendalam bahwa perbedaan merupakan sunnatullah seperti antara lain QS 49 Alhujurat: 13.     Bagaimana seharusnya sikap warga maupun kader ketika terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan? + Harus dipelajari apakah perbedaan itu prinsipial atau hanya instrumental. Kalau prinsipial, apakah terkait teologis, ibadah, sy

Golput, Mengapa MUI "mengharamkan" ?  Oleh Shofwan karim Gol Golongan Putih ( Golput) tidak seindah kata. Sepintas kilas, kelihatan putih bersih, golongan ini adalah tanpa noda, apalagi dosa. Akan tetapi di dalam pelaksanaan demokrasi, golput tidak seindah warna aslinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 2009 telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya golongan putih (golput).   Ijtima’ ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia ke-3 di Padang Panjang Sumatera Barat 26 Januari 2009 sudah mengharamkan golput. Melalui pertemuan 21 November 2013, MUI Kalsel juga bersepakat golput haram, sebagaimana haramnya politik uang. Klik : http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/02/memahami-fatwa-mui-tentang-golput   Mengapa ?   Pertanyaan ini tentu mesti ditelisik. Umat Islam di Indonesia tinggal lagi 87 % dari total populasi 240 juta RI. Tentu saja angka persentase itu turun drastis pada awal awal kemerdekaan RI yang populasi muslim mencapai 97 % dari jumlah penduduk 50 juta ji