MUHAMMADIYAH DAN 29 ORMAS ANTI PKI
Home - PadangMinggu, 22 Mei 2016 - 94
PADANG -- Menyikapi lahirnya kembali paham komunis dan maraknya beredar aksesoris PKI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA mengungkapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal makruf nahi mungkar yang gerakannya berlandaskan pada Alquran dan sunnah. NKRI, Islam berkemajuan, dakwah amal makruf nahi mungkar, tajdid pembaharuan dan aplikasi teologi Almaun yang dibungkus dengan tetralogi Indonesia, muslim, minangkabau dan muhammadiyah.
Muhammadiyah Sumbar dan 29 Ormas Sumatera Barat berada pada garda terdepan menolak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI, Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 kemudian Menolak tragedi tahun 1965 sebagai pelanggaran HAM berat serta Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
Selai itu, juga Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI
Demikian disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA usai penandatanganan skap tolak PKI pada upacara Hardiknas di Lapangan Gubenuran, Jumat (20/5)
Kata Shofwan, Dalam konteks Keindonesiaan muhammadiyah tidak bisa lepas dari NKRI karena NKRI adalah harga mati, sedangkan konteks pandangan dan ideologi Muhammadiyah bersumber pada Alquran dan sunnah jadi jelas bagi Muhammadiyah menolak kehadiran Paham PKI, antek-anteknya dan simbol-simbolnya tidak boleh hidup di belahan bumi indonesia apalagi di ranah minang, PKI adalah musuh umat beragama yang harus diperangi. Dalam tatanan minangkabau yang memegang teguh adat basandi syarak basandi kitabulah orang minang sejak dahulunya sangat membenci PKI karena dianggap musuh bersama makanya kami hadir disini dari 30 organisasi masyarakat se-Sumbar untuk mengeluarkan penyataan sikap menolak PKI yang mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumbar, Prof Dr. Irwan Prayitno.
Menghadapi kebangkitan PKI tersebut, Shofwan menegaskan perlunya kerjasama antara organisasi masyarakat, dan khususnya umat Islam. "Karena selain umat Islam, PKI juga melukai hati tentara, dengan membunuh Jenderalnya," ujarnya.
Inilah pernyataan sikap dari 30 organisasi Masyarakat se-Sumatera Barat dalam mewaspadai bangkitnya ideologi komunis sebagai berikut :
1. Menolak Pemerintah RI untuk menyampaikan permintaan maaf, memberi rehabilitasi dan kompensasi, Atau apapun namanya terhadap mantan tapol/keluarga eks PKI di tahun 1965.
2.Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 pada tahun 2016 ini hanya berdasarkan laporan seorang Bedjo Untung (ketua YPKP 65/66).
3.Menolak tragedi tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan hanya korban dari kalangan keluarga PKI saja.
4.Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
5.Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI. (RI)
SILAHKAN BERBAGI:
ISI OPINI DAN KOMENTAR ANDA:
BE SMART, READ MORE:
Muhammadiyah dan 29 Ormas Sumbar
Home - Padang
PADANG -- Menyikapi lahirnya kembali paham komunis dan maraknya beredar aksesoris PKI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA mengungkapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal makruf nahi mungkar yang gerakannya berlandaskan pada Alquran dan sunnah. NKRI, Islam berkemajuan, dakwah amal makruf nahi mungkar, tajdid pembaharuan dan aplikasi teologi Almaun yang dibungkus dengan tetralogi Indonesia, muslim, minangkabau dan muhammadiyah.
Muhammadiyah Sumbar dan 29 Ormas Sumatera Barat berada pada garda terdepan menolak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI, Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 kemudian Menolak tragedi tahun 1965 sebagai pelanggaran HAM berat serta Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
Selai itu, juga Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI
Demikian disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA usai penandatanganan skap tolak PKI pada upacara Hardiknas di Lapangan Gubenuran, Jumat (20/5)
Kata Shofwan, Dalam konteks Keindonesiaan muhammadiyah tidak bisa lepas dari NKRI karena NKRI adalah harga mati, sedangkan konteks pandangan dan ideologi Muhammadiyah bersumber pada Alquran dan sunnah jadi jelas bagi Muhammadiyah menolak kehadiran Paham PKI, antek-anteknya dan simbol-simbolnya tidak boleh hidup di belahan bumi indonesia apalagi di ranah minang, PKI adalah musuh umat beragama yang harus diperangi. Dalam tatanan minangkabau yang memegang teguh adat basandi syarak basandi kitabulah orang minang sejak dahulunya sangat membenci PKI karena dianggap musuh bersama makanya kami hadir disini dari 30 organisasi masyarakat se-Sumbar untuk mengeluarkan penyataan sikap menolak PKI yang mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumbar, Prof Dr. Irwan Prayitno.
Menghadapi kebangkitan PKI tersebut, Shofwan menegaskan perlunya kerjasama antara organisasi masyarakat, dan khususnya umat Islam. "Karena selain umat Islam, PKI juga melukai hati tentara, dengan membunuh Jenderalnya," ujarnya.
Inilah pernyataan sikap dari 30 organisasi Masyarakat se-Sumatera Barat dalam mewaspadai bangkitnya ideologi komunis sebagai berikut :
1. Menolak Pemerintah RI untuk menyampaikan permintaan maaf, memberi rehabilitasi dan kompensasi, Atau apapun namanya terhadap mantan tapol/keluarga eks PKI di tahun 1965.
2.Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 pada tahun 2016 ini hanya berdasarkan laporan seorang Bedjo Untung (ketua YPKP 65/66).
3.Menolak tragedi tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan hanya korban dari kalangan keluarga PKI saja.
4.Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
5.Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI. (RI)
SILAHKAN BERBAGI:
ISI OPINI DAN KOMENTAR ANDA:
BE SMART, READ MORE:
Muhammadiyah dan 29 Ormas Sumbar Tanda Tangani Lima Pernyataan Sikap Tolak PKI
Minggu, 22 Mei 2016 - 94 PADANG -- Menyikapi lahirnya kembali paham komunis dan maraknya beredar aksesoris PKI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA mengungkapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal makruf nahi mungkar yang gerakannya berlandaskan pada Alquran dan sunnah. NKRI, Islam berkemajuan, dakwah amal makruf nahi mungkar, tajdid pembaharuan dan aplikasi teologi Almaun yang dibungkus dengan tetralogi Indonesia, muslim, minangkabau dan muhammadiyah. Muhammadiyah Sumbar dan 29 Ormas Sumatera Barat berada pada garda terdepan menolak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI, Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 kemudian Menolak tragedi tahun 1965 sebagai pelanggaran HAM berat serta Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
Selai itu, juga Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI
Demikian disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA usai penandatanganan skap tolak PKI pada upacara Hardiknas di Lapangan Gubenuran, Jumat (20/5)
Kata Shofwan, Dalam konteks Keindonesiaan muhammadiyah tidak bisa lepas dari NKRI karena NKRI adalah harga mati, sedangkan konteks pandangan dan ideologi Muhammadiyah bersumber pada Alquran dan sunnah jadi jelas bagi Muhammadiyah menolak kehadiran Paham PKI, antek-anteknya dan simbol-simbolnya tidak boleh hidup di belahan bumi indonesia apalagi di ranah minang, PKI adalah musuh umat beragama yang harus diperangi. Dalam tatanan minangkabau yang memegang teguh adat basandi syarak basandi kitabulah orang minang sejak dahulunya sangat membenci PKI karena dianggap musuh bersama makanya kami hadir disini dari 30 organisasi masyarakat se-Sumbar untuk mengeluarkan penyataan sikap menolak PKI yang mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumbar, Prof Dr. Irwan Prayitno.
Menghadapi kebangkitan PKI tersebut, Shofwan menegaskan perlunya kerjasama antara organisasi masyarakat, dan khususnya umat Islam. "Karena selain umat Islam, PKI juga melukai hati tentara, dengan membunuh Jenderalnya," ujarnya.
Inilah pernyataan sikap dari 30 organisasi Masyarakat se-Sumatera Barat dalam mewaspadai bangkitnya ideologi komunis sebagai berikut :
1. Menolak Pemerintah RI untuk menyampaikan permintaan maaf, memberi rehabilitasi dan kompensasi, Atau apapun namanya terhadap mantan tapol/keluarga eks PKI di tahun 1965.
2.Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 pada tahun 2016 ini hanya berdasarkan laporan seorang Bedjo Untung (ketua YPKP 65/66).
3.Menolak tragedi tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan hanya korban dari kalangan keluarga PKI saja.
4.Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
5.Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI. (RI)
Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!
Tag: muhammadiyah,padang,sumatra-barat
Sumber: Rahmat Ilahi
SILAHKAN BERBAGI:
ISI OPINI DAN KOMENTAR ANDA:
BE SMART, READ MORE:
PADANG -- Menyikapi lahirnya kembali paham komunis dan maraknya beredar aksesoris PKI, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA mengungkapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal makruf nahi mungkar yang gerakannya berlandaskan pada Alquran dan sunnah. NKRI, Islam berkemajuan, dakwah amal makruf nahi mungkar, tajdid pembaharuan dan aplikasi teologi Almaun yang dibungkus dengan tetralogi Indonesia, muslim, minangkabau dan muhammadiyah. Muhammadiyah Sumbar dan 29 Ormas Sumatera Barat berada pada garda terdepan menolak pemerintah untuk meminta maaf kepada keluarga PKI, Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 kemudian Menolak tragedi tahun 1965 sebagai pelanggaran HAM berat serta Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
Selai itu, juga Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI
Demikian disampaikan Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Dr. Drs Shofwan Karm Elha,MA usai penandatanganan skap tolak PKI pada upacara Hardiknas di Lapangan Gubenuran, Jumat (20/5)
Kata Shofwan, Dalam konteks Keindonesiaan muhammadiyah tidak bisa lepas dari NKRI karena NKRI adalah harga mati, sedangkan konteks pandangan dan ideologi Muhammadiyah bersumber pada Alquran dan sunnah jadi jelas bagi Muhammadiyah menolak kehadiran Paham PKI, antek-anteknya dan simbol-simbolnya tidak boleh hidup di belahan bumi indonesia apalagi di ranah minang, PKI adalah musuh umat beragama yang harus diperangi. Dalam tatanan minangkabau yang memegang teguh adat basandi syarak basandi kitabulah orang minang sejak dahulunya sangat membenci PKI karena dianggap musuh bersama makanya kami hadir disini dari 30 organisasi masyarakat se-Sumbar untuk mengeluarkan penyataan sikap menolak PKI yang mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Sumbar, Prof Dr. Irwan Prayitno.
Menghadapi kebangkitan PKI tersebut, Shofwan menegaskan perlunya kerjasama antara organisasi masyarakat, dan khususnya umat Islam. "Karena selain umat Islam, PKI juga melukai hati tentara, dengan membunuh Jenderalnya," ujarnya.
Inilah pernyataan sikap dari 30 organisasi Masyarakat se-Sumatera Barat dalam mewaspadai bangkitnya ideologi komunis sebagai berikut :
1. Menolak Pemerintah RI untuk menyampaikan permintaan maaf, memberi rehabilitasi dan kompensasi, Atau apapun namanya terhadap mantan tapol/keluarga eks PKI di tahun 1965.
2.Menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga PKI tahun 1965 pada tahun 2016 ini hanya berdasarkan laporan seorang Bedjo Untung (ketua YPKP 65/66).
3.Menolak tragedi tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan hanya korban dari kalangan keluarga PKI saja.
4.Mendukung sepenuhnya aparat keamanan Polri dan TNI yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut dengan logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku, pin, dll.
5.Mengusulkan kepada pemerintah dalam kurikulum pendidikan dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten Komunis dan radikal lainnya baik ditingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI. (RI)
Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!
Tag: muhammadiyah,padang,sumatra-barat
Sumber: Rahmat Ilahi
SILAHKAN BERBAGI:
ISI OPINI DAN KOMENTAR ANDA:
BE SMART, READ MORE:
Komentar