Pesan Buya Syafii Maarif dan Kedudukan Sastrawan Kita

12 Januari 2020

Oleh: Raudal Tanjung Banua

PADA Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-76 (1 Oktober 2021),  Buya Syafii Maarif menyampaikan pandangan dan masukannya dalam Rapat Paripurna DPRD setempat. Dalam kesempatan virtual tersebut, Buya antara lain mengajak semua pihak untuk “membumikan” konsepsi Adat Basandi Syara’/Syara’ Basandi Kitabullah (ABS/SBK). Salah satu parameternya, menurut Buya, kesungguhan pihak terkait membenahi kantong-kantong kemiskinan dan membuat kasus narkoba semakin berkurang.

Buya Syafii Maarif juga menyatakan, kekuatan penting provinsi ini sejak dulu adalah potensi perantau. Tentang rantau atau perantau tentu saja sudah sering dibahas. Tapi yang menarik, Buya memberi penekanan khusus atas potensi sastrawan dan budayawannya. “Percayalah, mereka punya kecintaan yang tulus untuk Ranah Minang dan Sumatera Barat, meskipun sebagian lahir di bumi Nusantara yang lain. Kelompok ini punya intuisi yang tajam dibandingkan yang lain,” kata Buya (sumbarprov.go.id, 1 Oktober 2021 18:04:44 WIB).

Saya terharu ketika Buya Syafii Maarif menyebut secara khusus perihal sastrawan/budayawan ini, sesuatu yang mungkin sudah terlupakan dalam banyak aspek kehidupan yang mengejar target-target ekonomi dan politik kekuasaan. Buya seperti menghela kembali kehidupan masyarakat Sumatera Barat, dan Minangkabau khususnya, kepada potensi besar yang dimiliki daerah ini, ialah perihal otak dan pemikiran. “Industri” otak dan akal, itu yang dulu pernah diparadigmakan. Dulu ada guyon,”Kenapa plat kendaraan Sumbar BA? Artinya: Banyak Akal.” Tapi tentu bukan banyak akal untuk mengakal-akali situasi, namun menggunakan akal pikiran bagi sebesar-besarnya kepentingan bersama.

Dan kaum sastrawan/budayawan boleh dikatakan sangat berurusan dengan hal ini. Mereka memiliki pertalian yang erat dengan elan vital dan kesadaran kolektif suatu puak, sekaligus punya gairah dalam mengembangkan potensi diri. Dalam suatu kesempatan, Putu Wijaya menyebut bahwa investasi kebudayaan tak kalah penting dibanding investasi dalam bidang lain, termasuk infrastruktur. Dalam konteks sekarang bisa dikatakan bahwa investasi dalam bidang kebudayaan tak kalah penting, dan bahkan kian urgen, dibanding jalan tol dan pembangunan ibukota baru, misalnya.

Hanya memang, kawasan Sumatera Barat dikenal banyak melahirkan sastrawan/budayawan, sehingga pertumbuhan dan keberadaannya dianggap alamiah. Tanpa ditanam dan dipupuk pun akan tumbuh dan hidup, sebab suburnya kultur dan tekad dari masing-masing person. Barangkali itu yang ada dalam pikiran sementara pihak. Pikiran itu jelas keliru, sebab apa pun yang dibiarkan tumbuh dengan menunggu, tanpa take and give, hanya akan memunculkan kejumudan atau jalan tanpa sapa. Seolah-olah itu sesuatu yang terberi, padahal seharusnya diperjuangkan secara terus-menerus.

Seperti halnya Yogyakarta, disebut sebagai kawah candradimuka sastrawan/seniman/budayawan, sehingga keberadaannya bukan lagi sesuatu yang asing. Pemerintah daerah jadinya berpikir lebih santai dan kurang melirik kekuatan ini, justru karena dianggap sudah menjadi semacam “takdir”. Akibatnya, dunia seni tumbuh sendiri, dan dalam banyak hal, jalan sendiri. Ini boleh saja dipandang ada plus-minusnya, misalnya dalam konteks kemandirian. Akan tetapi harap diingat, pemerintah melalui dinas/institusi, dalam istilah Indra Tranggono, memiliki tanggung jawab moral kebudayaan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak semuanya harus ditangani kreator.

Baca Juga: Tarbiyah Islamiyah, Otak Minangkabau, dan Buya Syafi’i Ma’arif

Sampai di sini, saya teringat pandangan Budi Darma (2004) tentang sastra multikultural. Mula-mula ia memaparkan bahwa sejak abad ke-19, yaitu zaman Shakespeare sampai dengan abad ke-20 awal, katakanlah zaman Bernard Shaw dan D.H. Lawrence, sastra Inggris benar-benar perkasa. Begitu juga sastra Amerika, tak kalah perkasa, sebutlah pada zaman Ernest Hemingway. Akan tetapi, dengan merujuk buku Why England Slept? karya Jhon F. Kennedy, Budi Darma sepakat mempertanyakan keperkasaan itu kembali. Itu karena Inggris kemudian berubah menjadi semacam raksasa tidur alias macan ompong.

Meski ditujukan buat kondisi umum, Budi Darma dengan jitu berhasil membawa kondisi tersebut ke ranah sastra. Baik sastra Inggris maupun sastra Amerika, katanya,  sudah lesu darah sejak menjelang Perang Dunia II meletus. Namun lalu mendapat darah segar dari sastrawan diaspora asal India, Cina, atau Afrika dan bagian Asia yang lain. Keberadaannya dirawat, dipromosikan dan diberi ruang lapang, sehingga sastranya terus berkembang. Sementara kita tak lagi menghiraukan potensi yang sudah ada dan yang akan datang, seolah puas dengan mitos-mitos masa lalu yang sudah jauh tergerus bahkan terbenam ke dalam lumpur zaman.

Inilah yang terjadi dengan kesusasteraan dan kebudayaan Sumatera Barat dewasa ini. Bukan hanya sebagai raksasa yang tidur, tapi raksasa yang membeku. Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah pihak terkait di daerah ini mencoba merangkul sastrawan/budayawan yang berada di rantau. Bahkan mungkin mereka yang berada di kampung halaman sendiri pun belum dirangkul maksimal. Berbeda sekali dengan rangkulan pada para saudagar dan pemegang otoritas kekuasaan di mana pun berada.

Padahal dengan merangkul sastrawan/budayawan, apa pun bentuk dan caranya, pastilah akan berguna bagi upaya menambah darah segar pada mitos-mitos yang terkubur-beku itu. Apakah dengan melibatkan mereka dalam kerja-kerja kebudayaan, berunding soal-soal kesusasteraan/kebudayaan, pengembangan literasi, dan meretas berbagai upaya, alih-alih mencari terobosan lain. Sastrawan/budayawan saya yakin memiliki sejumlah hal buat disumbangkan kepada tanah lahirnya, tidak dalam bentuk dana dan fisik memang, namun menjanjikan kesinambungan dan kegairahan kreativitas.

Tentu tanpa dirangkul pun sastrawan/budayawan asal Sumbar tetap berbuat untuk tanah lahirnya, tapi hal itu akan menjadi lebih maksimal jika pihak terkait, yang jangkauannya lebih luas, bisa bergandeng tangan. Juga harap diingat, di sisi lain, sastrawan/budayawan bukanlah pihak yang mudah memilih merapat pada suatu pihak yang dianggap memegang otoritas, pendanaan dan lain-lain, jika itu berbaur dengan kepentingan jangka-pendek politik. Sebab dalam pikiran saya, sastrawan/budayawan pemegang teguh idealisme, etik dan visi estetiknya. 

Benci Tanda Sayang

Umar Junus (1983) pernah mengatakan bahwa sastrawan berdarah Minang kerap dianggap sebagai pihak yang memandang adat dan sistem daerahnya dengan kebencian. Ada semacam penentangan terhadap masyarakatnya. Junus membandingkan hal ini saat membahas novel Upacara Korrie Layun Rampan yang berlatar masyarakat Dayak Kalimantan. Menurut Junus, dalam penulisan Rampan terasa suatu rasa kasih sayang terhadap sukunya. 

Kalau kita melihat sejumlah karya sastrawan berdarah Minang, di mana pun mereka berada, memang banyak “borok” kampung yang dibukanya. Mereka melakukan kritik tajam. Mulai karya AA Navis yang penuh cime’eh dan satir, M. Radjab yang sarkas, Wisran Hadi yang penuh kontraversi, Chairul Harun yang menyingkap kurenah (perangai) bangsawan Minang, Soewardi Idris yang membuka tabir gelap PRRI (persis Idrus menguliti revolusi), Abrar Yusra membongkar kehidupan malam pantai Padang, sistem bako yang penuh celah oleh Darman Moenir, tambo yang bercampur dengan mitos dan sejarah dalam prosa-prosa Gus tf Sakai dan puisi Rusli Marzuki Saria, cerpen Ode Barta Ananda dan Haris Effendi Thahar yang banyak memparodikan si Padang, dan lain-lain.

Ini berlanjut sampai kritik tajam generasi terkini sebagaimana jamak kita temukan dalam puisi Riki Dhamparan Putra, Heru Joni Putra dan Deddy Arsya, cerpen-cerpen Damhuri Muhammad dan Zelfemi Wimra, atau Teater Nan Tumpah, dan banyak lagi. Bahkan jauh lebih ke belakang, kritik atas kekuasaan mamak dan otoritas adat menjadi tema utama novel-novel awal pengarang Minangkabau. Di sisi lain, rasa bangga berlebih memiliki adat bestari diejek Hamka dalam novelnya. Salah satu yang terkenal dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk—seolah hanya kaum kau saja, Hayati, yang merasa punya adat di dunia ini!

Tapi apakah semua itu bisa diartikan pertanda tidak sayang?

Tidakkah itu bisa dibaca sebaliknya, secara sungsang?

Kita bisa telusuri pokok soal ini dengan merujuk kembali Umar Junus. Sastrawan asal Minangkabau, kata Junus, lebih banyak mempersoalkan sistem sosial Minangkabau yang tidak sesuai dengan dunia modern. (Mungkin itu yang dimaksud Buya Syafii Maarif tentang “mereka memiliki intuisi yang tajam”, buah dari adagium “alam terkembang jadi guru” dan “laut sakti rantau bertuah”). Ada asumsi bahwa modernisasi yang mesti dijalankan adalah modernisasi pemikiran, karena di sisi lain masyarakatnya sudah cukup maju atau dapat menyesuaikan diri dengan dunia modern. Sementara tak jarang gerak pemikiran terhalang pakem dan sistem adat yang ketinggalan alih-alih sebatas semboyan, meski adat itu sendiri membuka diri untuk reformasi,”sekali aie gadang sekali titian beralih” atau “lapuak-lapuak dibenahi”.  

Tapi kata Junus, modernisasi dalam pikiran penulis Minangkabau lebih merupakan perjuangan pribadi melawan masyarakatnya. Dengan logika ini, dapat dikatakan bahwa pemikiran dan perjuangan seseorang yang kompeten dan konsisten di bidangnya—katakanlah di bidang kesusasteraan dan kebudayaan—akan melahirkan alternatif atau persfektif baru atas suatu persoalan. Tentu saja untuk membenahi hal-hal yang lapuk itu kemudian menjadi tugas bersama.

Sementara itu, Korrie Layun Rampan, lanjut Junus, lebih menekankan pada sistem pendidikan dan ekonomi. Apa yang dianggap modernisasi tidak lain soal teknologi sebagai rujukan kemajuan. Perjuangan Rampan adalah bagaimana membawa masyarakatnya ke dalam suasana lain, tanpa ada penentangan terhadap masyarakat itu sendiri.

Baca Juga: Islam di Sumatra Barat yang Sedang Sial

Mengenai hal ini, tanpa bermaksud menggeneralisir, saya pernah bercakap cukup panjang dengan Korrie Layun Rampan di Pinamorongan, Minahasa Selatan, tahun 2012. Ia bercerita tentang masyarakat pedalaman Borneo yang pada masa lalu terlambat mendapat pendidikan modern dengan baik, sebagaimana ia alami bersama keluarga besarnya di Kutai. Ia menyatakan “iri” dengan masyarakat Minangkabau yang waktu itu sudah sangat maju pendidikannya.

Meski di sisi lain, cara Junus membandingkan penulis Minang dan Dayak sebenarnya agak menggeneralisir dan kurang adil. Sebab (para) penulis Minangkabau dalam pengertian jamak, sedangkan penulis Dayak tegak sendiri. Tapi itu bisa diabaikan sejenak karena intinya hanya ingin melihat dua protetipe yang relatif berbeda.

Yang jelas, upaya membongkar sesuatu yang jumud, termasuk dalam sitem ABS/SBK, termasuk tugas sastrawan/budayawan yang bersetia dengan visi estetik dan ideologisnya. Dan itu, percayalah, pertanda sayang. Dalam bahasa Buya Syafii Maarif: kecintaan yang tulus. Tanda tersebut tak bisa diabaikan oleh para pemegang keputusan sosial-politik di daerah ini, jika “batang tarandam” hendak dibangkitkan. Bersama-sama.

/Yogyakarta, 5 September 2021  

Talang di :

https://tarbiyahislamiyah.id/pesan-buya-syafii-maarif-dan-kedudukan-sastrawan-kita/