PT dalam Belanja Daerah 2006
KOMENTAR SINGGALANG :
PT dalam Belanja Daerah 2006
Oleh Shofwan Karim
Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Sumbar 2006 memasuki tahap-tahap pembahasan di DPRD. Setelah disampaikan nota keuangan RAPBD dimaksud beberapa waktu lalu, kini DPRD melakukan dengar pendapat dengan pimpinan Ormas, LSM, Pakar, Perguruan Tinggi (PT), BEM, Media Cetak Harian, RRI dan TVRI.
Untuk giliran PT dilakukan Senin (16/1) yang diundang dan dihadiri oleh 25 institusi. Penulis mewakili UMSB. Tentu saja ada hal yang menggembirakan dan ada yang masih perlu diklarifikasi. Yang mengembirakan adalah belanja pendidikan dari APBD sebelumnya yang baru 3,5 %, sekarang sudah menjadi 13,1 %. Dengan begitu, maka dari total APBD lebih kurang 1 triliyun rupiah, tersedia dana 131 milyar rupiah untuk pendidikan.
Mungkin gara-gara ada kutipan di media massa bahwa pendidikan tinggi adalah tanggungjawab pemerintah pusat, maka alokasi dana untuk PT tidak secara jelas menjadi anak judul pada bidang pendidikan dan kebudayaan di dalam nota keuangan Gubernur.
Maka di bawah judul,”Program Pendidikan Non Formal’’, di antara hampir 7 milyar rupiah, hanya 5 milyar untuk berbagai pembinaan SDM dan kegiatan lintas PTN dan PTS dengan masyarakat yang dialokasikan.
Bantuan yang dianggap kalangan beberapa PTN dan PTS terlalu kecil itu, tentulah bukan karena adanya sinyalemen Media Massa seperti dikutip di atas tadi.
Hal itu sudah saya klarifikasi dengan pihak terkait. Bahwa sebenarnya tidaklah benar pernyataan PT hanya semata-mata tanggungjawab pusat. Pendidikan secara umum dan PT secara khusus adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat tanpa membedakan pusat dan daerah.
Di Sulawesi Selatan, sesuai kemampuan daerahnya, ada PT yang dibantu 150 milyar. Di Riau, kini sedang terobsesi Pemdanya membiayai seribu orang Doktor/S.3 dan 2000 orang Magister/S2 . Untuk Masing-masing kandidat Doktor/S.3 dibantu 30 juta rupiah dan Magister/S.2, 20 juta rupiah. Artinya, hanya untuk beasiswa tingkat S.3 dan S.2 saja, Riau mengalokasikan 70 milyar rupiah.
Tentu saja kita tidak dan belum mampu mengimbangi Sulsel atau Riau. Namun, angka 5 milyar rupiah untuk bantuan APBD ke PT memang perlu ditingkatkan. Apalagi kalau diingat, bantuan pusat untuk perguruan tinggi lebih banyak untuk negeri. PTS, mesti berjuang mencari dan merebut peluang yang amat kompetitif sekarang ini. ****
PT dalam Belanja Daerah 2006
Oleh Shofwan Karim
Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Sumbar 2006 memasuki tahap-tahap pembahasan di DPRD. Setelah disampaikan nota keuangan RAPBD dimaksud beberapa waktu lalu, kini DPRD melakukan dengar pendapat dengan pimpinan Ormas, LSM, Pakar, Perguruan Tinggi (PT), BEM, Media Cetak Harian, RRI dan TVRI.
Untuk giliran PT dilakukan Senin (16/1) yang diundang dan dihadiri oleh 25 institusi. Penulis mewakili UMSB. Tentu saja ada hal yang menggembirakan dan ada yang masih perlu diklarifikasi. Yang mengembirakan adalah belanja pendidikan dari APBD sebelumnya yang baru 3,5 %, sekarang sudah menjadi 13,1 %. Dengan begitu, maka dari total APBD lebih kurang 1 triliyun rupiah, tersedia dana 131 milyar rupiah untuk pendidikan.
Mungkin gara-gara ada kutipan di media massa bahwa pendidikan tinggi adalah tanggungjawab pemerintah pusat, maka alokasi dana untuk PT tidak secara jelas menjadi anak judul pada bidang pendidikan dan kebudayaan di dalam nota keuangan Gubernur.
Maka di bawah judul,”Program Pendidikan Non Formal’’, di antara hampir 7 milyar rupiah, hanya 5 milyar untuk berbagai pembinaan SDM dan kegiatan lintas PTN dan PTS dengan masyarakat yang dialokasikan.
Bantuan yang dianggap kalangan beberapa PTN dan PTS terlalu kecil itu, tentulah bukan karena adanya sinyalemen Media Massa seperti dikutip di atas tadi.
Hal itu sudah saya klarifikasi dengan pihak terkait. Bahwa sebenarnya tidaklah benar pernyataan PT hanya semata-mata tanggungjawab pusat. Pendidikan secara umum dan PT secara khusus adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat tanpa membedakan pusat dan daerah.
Di Sulawesi Selatan, sesuai kemampuan daerahnya, ada PT yang dibantu 150 milyar. Di Riau, kini sedang terobsesi Pemdanya membiayai seribu orang Doktor/S.3 dan 2000 orang Magister/S2 . Untuk Masing-masing kandidat Doktor/S.3 dibantu 30 juta rupiah dan Magister/S.2, 20 juta rupiah. Artinya, hanya untuk beasiswa tingkat S.3 dan S.2 saja, Riau mengalokasikan 70 milyar rupiah.
Tentu saja kita tidak dan belum mampu mengimbangi Sulsel atau Riau. Namun, angka 5 milyar rupiah untuk bantuan APBD ke PT memang perlu ditingkatkan. Apalagi kalau diingat, bantuan pusat untuk perguruan tinggi lebih banyak untuk negeri. PTS, mesti berjuang mencari dan merebut peluang yang amat kompetitif sekarang ini. ****
Komentar